GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA

Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua adalah sebuah alternatif jalan keluar yang diajukan oleh Kwik Kian Gie dalam bukunya “Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan”. Ide ini dikatakan merupakan hasil bacaan dan renungan panjang beliau terhadap permasalahan bangsa. Pak Kwik memandang bahwa kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia sejak 70 tahun lalu belum juga berhasil menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi rakyatnya. Oleh karena zaman keemasan tidak datang dengan sendirinya, maka buku ini bertujuan untuk merangsang dan menantang generasi penerus untuk bangkit dengan gerakan yang dinamakan oleh Pak Kwik sebagai “Gerakan Kemerdekaan Kedua”.

Tidak ada yang menyangsikan lagi kompetensi Kwik Kian Gie dalam bidang ekonomi, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Perindustrian serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas. Tidak mengherankan dalam buku ini, beliau mengambil sudut pandang ekonomi dalam permasalahan bangsa. Namun demikian, beliau juga mengelaborasi masalah ekonomi tersebut dengan hubungannya aspek lainnya, yang disebut sebagai 8 faktor fundamental indikator permasalahan bangsa.

“De materiele onderbuow bepaalt de geestelijke bovenbouw”, kesejahteraan materiil menentukan kesejahteraan rohaniah. Sehingga dikatakan bahwa kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan dan kemakmuran materiil yang berkeadilan. Sudahkah kita mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan? Pak Kwik menggunakan 8 aspek menjadi kriteria keberhasilan atau kegagalan dari tujuan tersebut, yaitu : kemandirian, peradaban dan kebudayaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, persatuan dan kesatuan, pertahanan dan keamanan, interaksi dan kedudukan di dunia internasional, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan, serta keuangan negara.

Berdasarkan indikator tersebut, Pak Kwik memandang jika kita masih belum menunjukan tanda-tanda hadirnya zaman keemasan tersebut. Sebaliknya, malah yang terlihat adalah gejala-gejala yang timbul menyerupai menjelang kejatuhan Kekasisaran Romawi (The Roman Empire), dimana terdapat euforia orang-orang kaya dan yang berkuasa. Penyebabnya dipetakan oleh Pak Kwik, yaitu : terjadinya era korporatokrasi yang melakukan “perampokan” kekayaan bangsa dan KKN (selanjutnya disebut korupsi) yang tak kalah dahsyatnya menyebabkan “pembusukan” dari dalam.

Terjadinya era korporatokrasi di Indonesia, bukan merupakan hal baru. Dulu hal tersebut pernah dilakukan oleh VOC yang kemudian dilanjutkan serta diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah. Kembalinya era korporatokrasi tidak lepas dari dukungan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Hal tersebut tak lepas dari kita sudah masuk dalam jebakan utang (Debt Trap), sehingga negara-negara kreditur yang membentuk kartel dapat memaksakan berbagai kepentingannya.

Sejak tahun 1967 pola kebijakan Indonesia menjurus pada liberalisme. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh kekuatan asing dan adanya beberapa elit bangsa Indonesia sendiri yang mengarahkan kebijakan pemerintah Indonesia kearah liberalisme. Hal tersebut dapat kita saksikan dengan adanya peran investor swasta dalam mengadakan barang dan jasa publik dan penetapan harga BBM. Khusus untuk BBM, menurut pandangan Pak Kwik, bahwa prinsip harga BBM menurut UUD didasarkan prinsip : kepatutan, daya beli masyarakat, nilai strategis untuk keseluruhan sektor-sektor lainnya dalam pembangunan. Kenyataannya, pemerintah bahkan mengambil laba dari rakyatnya yang menggunakan bensin. Bahkan kini subsidi BBM telah dihapuskan.

Dampak dari terjadinya era korporatokrasi tersebut menyebabkan Indonesia yang sudah merdeka secara politik selama 70 tahun, semakin jauh dari pintu gerbang emas menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Hal ini juga disebabkan oleh semakin merajalelanya korupsi. Pak Kwik dalam kapasitasnya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas pada Consultative Group Meeting on Indonesia (CGI) tahun 2001 memaparkan bahwa syarat penggunaan bantuan asing secara efektif adalah jangan dikorupsi. Namun dilanjutkan oleh Pak Kwik bahwa hal tersebut bagaikan bumi dan langit, yang menggambarkan bahwa korupsi sudah mendarah daging. Korupsi bukan lagi sekedar mencuri uang negara saja, tetapi sudah merasuki korupsi mindset.

Mengingat daya rusak dari korupsi yang luar biasa, maka diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif, yakni melalui konsep dan action plan yang kongkrit. Pak Kwik mengajukan alternatif pikiran dalam upaya pemberantasan korupsi, diantaranya adalah reformasi birokrasi. Dimaksud reformasi birokrasi adalah reorganisasi sehingga tercipta struktur yang efisien tetapi dengan kinerja maksimal. Kuncinya terletak pada implementasi structure follows strategy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika korupsi bukan hanya sekedar mencuri uang negara. Untuk itu, struktur organisasi yang gemuk dan fungsi yang tumpang tindih adalah sangat rawan menjadikannya sebagai birokrasi yang korup.

Melihat kondisi yang demikian, usulan diadakannya Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua patut untuk kita sambut. Namun, mengadakan kongres atau musyawarah nasional sangat sulit dilakukan melihat kondisi politik saat ini. Mengingat hakikat berbangsa dan bernegara adalah solidarity and responsibility, maka diperlukan gerakan yang dapat membangun kesadaran tersebut. Dalam hal ini, sangat menarik jika mengaitkan gerakan yang diusulkan oleh Pak Kwik tersebut dengan gerakan literasi yang mulai menggeliat dewasa ini. Kombinasi gerakan ini bisa dimulai dari memperkuat literasi dalam keluarga. Keluarga yang memiliki kesadaran hakikat berbangsa dan bernegara akan melahirkan generasi emas yang kita harapkan.

Judul Buku      : Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan

Penulis             : Kwik Kian Gie

Jilid, Halaman : Soft Cover – xv+248 halaman

Penerbit           : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

ISBN               : 978-602-03-2420-3

Aris Munandar. Pegiat di Komuitas Matahari Pagi